Bupati Romi Wijaya Lantik 12 Anggota BPD Kayong Utara, Tekankan Sinergi Desa
Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, secara resmi melantik sebanyak 12 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sebuah agenda penting yang berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan di tingkat akar rumput. Di tengah dinamika birokrasi lokal yang semakin kompleks, pelantikan ini bukan sekadar seremonial rutin, melainkan momentum krusial untuk menyamakan persepsi antara lembaga legislatif desa dan eksekutif. Dalam arahannya, Bupati Romi secara tegas menyoroti urgensi kolaborasi yang erat serta kemampuan mitigasi konflik guna memastikan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dapat berjalan tanpa hambatan berarti.
Langkah strategis ini diambil menyusul masih ditemukannya sejumlah gesekan di berbagai daerah antara BPD dan kepala desa yang kerap dipicu oleh miskomunikasi kewenangan. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara berupaya meminimalisasi celah tersebut sejak hari pertama para anggota baru ini memegang mandat. Dengan cakupan wilayah kerja yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, stabilitas internal di tingkat desa menjadi fondasi utama bagi suksesnya program-program daerah maupun nasional.
Lebih lanjut, dalam sambutan resminya, Bupati Romi Wijaya menjabarkan pandangannya mengenai dinamika hubungan kerja di tingkat lokal. Beliau menyampaikan kutipan penting terkait esensi dari pembentukan lembaga pengawasan tersebut di tengah masyarakat:
"Hal tersebut menunjukkan kematangan BPD dan pemerintah desa dalam menjalankan tugas, fungsi, serta tanggung jawabnya," ujar Romi.
Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa ukuran keberhasilan seorang pengawas desa bukanlah seberapa sering mereka bersitegang dengan kepala desa, melainkan bagaimana kedua belah pihak mampu menunjukkan kedewasaan dalam mengelola kebijakan publik. Romi Wijaya meminta agar seluruh anggota BPD yang baru dilantik segera mempelajari batasan tugas serta wewenang masing-masing secara komprehensif, sehingga tidak terjadi tumpang tindih fungsi yang berujung pada perpecahan di tengah warga.
Selain persoalan koordinasi administratif, bupati juga memberikan perhatian khusus terhadap potensi gesekan pandangan yang kerap muncul dalam proses perumusan kebijakan desa. Menurutnya, dinamika dan perbedaan pendapat di dalam forum musyawarah merupakan suatu keniscayaan yang wajar terjadi. Kendati demikian, beliau mengingatkan agar perbedaan cara pandang tersebut tidak dibiarkan melebar menjadi konflik terbuka yang destruktif. Perselisihan yang berkepanjangan antara pimpinan desa dan BPD dinilai hanya akan menghambat jalannya roda pemerintahan serta merugikan masyarakat luas yang sedang menunggu kepastian pelayanan.
Sebagai solusinya, budaya musyawarah mufakat harus dikedepankan dalam setiap proses penyelesaian masalah di tingkat desa. Bupati mengingatkan filosofi dasar pendirian lembaga perwakilan rakyat desa yang semestinya menjadi instrumen penyejuk, bukan sebaliknya. Penegasan ini diperkuat melalui pesannya berikut:
"Keberadaan BPD bukan untuk menambah konflik di desa. Kita sering mendengar persoalan antara BPD dan kepala desa."
Melalui penekanan tersebut, beliau berharap para anggota BPD yang baru dapat menjadi problem solver atau juru damai yang handal di tengah masyarakat, bukan justru menjadi sumber masalah baru di dalam struktur pemerintahan desa. Sinergitas yang terbangun secara harmonis diyakini bakal menciptakan iklim desa yang kondusif, transparan, dan akuntabel.
Menutup rangkaian arahannya, Bupati Romi optimis bahwa pelantikan 12 anggota BPD ini akan membawa angin segar bagi percepatan pembangunan di Kayong Utara. Apabila jajaran pemerintah desa dan BPD mampu berjalan beriringan dengan visi yang sama, maka seluruh program kesejahteraan rakyat dapat dioptimalkan dengan baik. Masyarakat diimbau untuk turut serta mengawasi sekaligus mendukung kinerja para pejabat desa yang baru saja disumpah, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan lokal yang bersih, harmonis, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat seutuhnya.
