WALHI Bongkar Dampak Karhutla Kalbar: 165.727 Kasus ISPA Tercatat hingga Agustus 2026

KALIMANTAN BARAT – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat memicu lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). WALHI Kalimantan Barat mencatat sebanyak 165.727 kasus ISPA sepanjang Januari hingga 22 Agustus 2026.

Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat Sri Hartini menyampaikan data tersebut dalam pertemuan daring bersama WALHI Nasional dan WALHI dari sejumlah wilayah terdampak karhutla di Kalimantan, Sumatra, dan Papua pada Selasa (15/9/2026).

Menurut Sri, angka 165.727 kasus tersebut baru menggambarkan kasus yang tercatat di layanan kesehatan. Sementara masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan tetapi tidak mengakses layanan kesehatan tidak masuk dalam pencatatan.

“Kalau yang paling tinggi itu Ketapang, kemudian Kubu Raya, lalu Mempawah. Jadi memang ada korelasi antara wilayah-wilayah yang terdampak karhutla dengan peningkatan ISPU dan ISPA,” kata Sri.

Ketapang Catat Kasus ISPA Tertinggi

WALHI menyebut Ketapang menjadi wilayah dengan kasus ISPA tertinggi, disusul Kubu Raya dan Mempawah. Ketiga wilayah tersebut juga disebut sebagai daerah yang terdampak karhutla dan mengalami penurunan kualitas udara.

WALHI menilai data yang tersedia belum menggambarkan keseluruhan warga yang terdampak asap karhutla karena pencatatan hanya mencakup masyarakat yang mendapatkan layanan kesehatan.

“Ini yang tercatat ya, apalagi yang tidak tercatat. Ada orang-orang yang tidak mendapatkan akses kesehatan, mereka tidak tercatat,” ujarnya.

Kelompok Rentan Belum Tergambar

Selain persoalan pencatatan, WALHI menyoroti data ISPA yang belum mengelompokkan pasien berdasarkan kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.

Menurut Sri, kondisi tersebut membuat dampak karhutla terhadap kelompok yang paling berisiko belum terlihat secara utuh.

WALHI juga menyoroti layanan kesehatan selama masa karhutla. Pemerintah telah menginstruksikan puskesmas siaga 24 jam dan membuka posko kesehatan. Namun, pemantauan WALHI masih menemukan puskesmas yang tidak beroperasi sesuai anjuran, terutama pada akhir pekan.

Data ISPA Turun Saat Akhir Pekan

Sri mengatakan data Dinas Kesehatan Kalimantan Barat menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus ISPA pada akhir pekan.

“Nah, ketika kita lihat data-data di website Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, ternyata di akhir pekan jumlahnya menurun karena ternyata mereka tidak melakukan pelayanan. Padahal sudah disebutkan bahwa mereka akan buka 24 jam,” ungkapnya.

WALHI juga menyoroti keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). Masyarakat berpenghasilan rendah dinilai belum tentu dapat mengakses informasi kualitas udara karena membutuhkan perangkat dan koneksi internet.

WALHI mendorong adanya sistem peringatan dini ketika kualitas udara mencapai kategori berbahaya.

“Dengan ISPU yang tinggi, dengan kategori yang sangat berbahaya, harus ada imbauan, misalnya alarm atau apa pun itu, untuk memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa dengan ISPU segini masyarakat harus mengurangi kegiatannya di luar. Itu mungkin belum dilakukan,” kata Sri.

WALHI menegaskan penanganan karhutla tidak cukup berfokus pada pemadaman api. Layanan kesehatan, pendataan dampak, serta akses informasi kualitas udara juga menjadi bagian yang disoroti.