Bursa Wapres Pengganti Gibran Menghangat, PAN Buka Peluang Kader Gerindra
infokayong.com – Peluang kader Partai Gerindra mengisi posisi wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai mengemuka. Hal itu menyusul pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang membuka kemungkinan kandidat berasal dari partai pimpinan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Zulkifli mengatakan, Prabowo memberikan waktu satu pekan kepada pimpinan partai politik pendukung pemerintah untuk membahas dan mengusulkan nama calon wakil presiden. Hasil pembahasan internal masing-masing partai nantinya disampaikan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan.
“Tadi beliau menyampaikan dikasih waktu satu minggu untuk mendiskusikan di internal. Siapa kira-kira usulan. Walaupun, semua terserah kepada Bapak Presiden,” kata Zulkifli seusai pertemuan tertutup dengan Prabowo dan sejumlah pimpinan partai di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (13/11) malam.
Zulkifli menegaskan, PAN tidak akan mengajukan kadernya sendiri untuk mengisi posisi tersebut. Dia justru menyebut kemungkinan kandidat berasal dari Partai Gerindra.
“Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, enggak ada. Kalau kami mungkin teman-teman dari Gerindra lah,” ujarnya.
Meski demikian, hingga kini belum ada nama yang secara resmi diumumkan sebagai calon pengganti Gibran. Pembahasan masih berada pada tahap penjaringan usulan dari partai-partai pendukung pemerintah.
Sikap menyerahkan keputusan kepada Prabowo juga disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia menyatakan partainya tidak akan mengajukan nama dan menghormati kewenangan Presiden serta MPR dalam proses pemilihan.
“Kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” kata AHY dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11).
Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Melchias Markus Mekeng. Menurut dia, pengusulan dua nama calon wakil presiden diserahkan kepada Prabowo.
“Sebetulnya kita tidak mengusulkan, karena ini kan semua ada haknya Presiden untuk mengusulkan. Jadi, nanti kita serahkan kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan dua nama tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menilai calon wakil presiden perlu memiliki pengalaman pemerintahan, kecakapan dalam mengelola persoalan strategis, serta kemampuan membangun hubungan kerja yang kuat dengan Presiden.
Menurut Said, kandidat ideal harus memahami karakter Prabowo dan mampu menjalankan peran sebagai wakil presiden tanpa membentuk pusat kekuasaan sendiri.
“Memiliki bonding penuh dengan Presiden Prabowo, memahami karakter Presiden, sekaligus bisa menempatkan diri sebagai wapres,” kata Said di Jakarta, Jumat (13/11).
Said menambahkan, kandidat tidak harus berasal dari partai pendukung pemerintah. Tokoh profesional, teknokrat, ulama, hingga budayawan juga dapat dipertimbangkan sesuai kebutuhan pemerintahan.
Dia menilai kandidat dari partai koalisi berpotensi menjaga keselarasan politik di pemerintahan. Sementara itu, sosok dari luar koalisi dapat menjadi pilihan untuk memperluas dukungan dan memperkuat persatuan nasional.
Di sisi lain, MPR telah menjadwalkan pelantikan wakil presiden pada Rabu, 2 Desember 2026, di Gedung Senayan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan lembaganya akan mengirimkan surat kepada Presiden untuk mengusulkan dua nama calon.
Kedua kandidat nantinya akan melalui pemeriksaan tim verifikasi yang beranggotakan 36 orang dan dipimpin pimpinan MPR. MPR juga membentuk tim ad hoc dengan jumlah anggota yang sama.
Muzani menjelaskan, calon wakil presiden tidak harus berasal dari partai politik pendukung pemerintah. Menurut dia, UUD 1945 tidak membatasi asal politik dua nama yang diusulkan Presiden.
“Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana enggak disebutkan dalam undang-undang itu,” jelasnya.
Pembahasan usulan calon wakil presiden diperkirakan berlanjut setelah Prabowo menghadiri Tanwir Muhammadiyah di Palu dan melanjutkan perjalanan ke Manila untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN.
Dengan tenggat pembahasan selama satu pekan, arah dukungan partai politik dan keputusan Presiden akan menjadi perhatian dalam perkembangan bursa calon wakil presiden tersebut.
