Literasi Keuangan Kalbar Capai 70,01 Persen, Lampaui Rata-rata Nasional
infokayong.com – Tingkat literasi keuangan masyarakat Kalimantan Barat mencapai 70,01 persen pada 2026. Capaian tersebut melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 69,57 persen berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026.
Meski demikian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Barat mengingatkan masih ada sejumlah tantangan, terutama dalam pemerataan pemahaman dan akses layanan keuangan di wilayah perdesaan.
Kepala OJK Kalimantan Barat, Rohma Hidayati, mengatakan capaian literasi tersebut patut diapresiasi. Namun, masyarakat tidak cukup hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan tanpa memahami produk yang digunakan.
"Capaian ini patut kita syukuri, tetapi bukan merupakan garis akhir. Masih ada pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan, terutama memastikan masyarakat tidak hanya memiliki akses keuangan, tetapi juga memahami produk dan layanan keuangan yang digunakan," kata Rohma di Pontianak, Minggu.
Berdasarkan SNLIK 2026, indeks literasi keuangan nasional tercatat 69,57 persen, sedangkan inklusi keuangan mencapai 93,61 persen. Kedua indikator tersebut telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2029, masing-masing sebesar 69,35 persen dan 93 persen.
Di Kalimantan Barat, indeks inklusi keuangan tercatat 92,72 persen. Angka ini masih sedikit di bawah rata-rata nasional, meskipun tingkat literasi keuangan masyarakatnya lebih tinggi.
Rohma menjelaskan, perbedaan antara tingkat inklusi dan literasi menunjukkan masih ada masyarakat yang telah menggunakan produk atau layanan keuangan, tetapi belum sepenuhnya memahami manfaat, risiko, dan mekanisme penggunaannya.
Kondisi tersebut dapat meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap penipuan, pinjaman ilegal, serta berbagai praktik keuangan ilegal lainnya.
Tantangan pemerataan juga terlihat dari perbedaan capaian antara wilayah perdesaan dan perkotaan. SNLIK 2026 mencatat indeks inklusi keuangan di perdesaan sebesar 90,39 persen, sedangkan perkotaan mencapai 95,47 persen.
Perbedaan serupa terlihat pada tingkat literasi. Indeks literasi keuangan masyarakat perdesaan berada di angka 64,42 persen, lebih rendah dibandingkan perkotaan yang mencapai 72,54 persen.
Sektor keuangan syariah juga masih membutuhkan perhatian. Tingkat literasinya tercatat 43,07 persen, sementara tingkat inklusinya baru mencapai 13,24 persen.
Menurut Rohma, kondisi tersebut perlu dijawab melalui penguatan edukasi sekaligus perluasan akses layanan keuangan yang dibarengi pemahaman memadai. Perhatian khusus diperlukan bagi masyarakat perdesaan dan pengguna layanan keuangan syariah.
Karena itu, peningkatan literasi dan inklusi keuangan ke depan tidak cukup hanya berorientasi pada bertambahnya pengguna layanan. Masyarakat juga perlu dibekali kemampuan untuk mengenali produk, mempertimbangkan risiko, dan menentukan layanan sesuai kebutuhan.
"OJK mendorong penguatan edukasi keuangan agar masyarakat mampu memilih produk sesuai kebutuhan, memahami risiko, serta terhindar dari praktik keuangan ilegal. Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk mendukung target inklusi keuangan nasional sebesar 98 persen pada 2045," ujar Rohma.
