Stok Beras Nasional 25 Juta Ton, Pemerintah Sebut Aman hingga Agustus 2027
infokayong.com – Pemerintah menyatakan ketersediaan beras nasional mencapai sekitar 25 juta ton. Jumlah tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Juli–Agustus 2027, di tengah ancaman El Nino dan ketidakpastian rantai pasok pangan global.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, ketersediaan beras tersebut berasal dari sejumlah sumber, mulai dari cadangan pemerintah hingga potensi hasil panen yang sedang berlangsung.
Rinciannya, cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog mencapai sekitar 4,5 juta ton. Selain itu, terdapat potensi produksi dari tanaman padi siap panen atau standing crop sekitar 10 juta ton serta stok di sektor hotel, restoran, dan katering (horeka) yang diperkirakan mencapai 10 juta ton.
Dengan kebutuhan beras nasional sekitar 2,5 juta ton setiap bulan, total ketersediaan tersebut diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 10 bulan.
“Standing crop kita itu 10 juta ton. Kemudian horeka itu 10 juta ton. Di Bulog 4,5 juta ton, total sekitar 25 juta ton. Kebutuhan per bulan 2,5 juta ton. Kalau 25 juta ton dibagi kebutuhan 2,5 juta per bulan, berarti itu bisa untuk 10 bulan ke depan. Artinya sampai bulan Juli-Agustus aman,” kata Amran dalam Rapat Koordinasi Terbatas Pangan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (2/11).
Ia juga memastikan ketersediaan beras mencukupi untuk menghadapi Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Menurut Amran, Indonesia telah mempertahankan swasembada beras selama dua tahun pemerintahan tanpa melakukan impor.
“Pangan kita khususnya beras yang menjadi pangan strategis selama dua tahun pemerintahan saat ini swasembada berkelanjutan. Tahun lalu tidak impor, tahun ini juga tidak impor. Insya Allah stok kita aman, aman sampai bulan Juli. Stok kita tertinggi sepanjang sejarah saat ini,” ujarnya.
Amran menjelaskan, kekuatan produksi dalam negeri menjadi modal penting bagi Indonesia menghadapi ketidakpastian global. Ketegangan geopolitik berpotensi mengganggu perdagangan internasional dan distribusi berbagai kebutuhan pokok.
Ia mencontohkan, sedikitnya 33 negara telah mengimbau masyarakatnya menyiapkan persediaan kebutuhan dasar untuk menghadapi situasi darurat. Persediaan tersebut antara lain makanan tahan lama, air minum, obat-obatan, dan perlengkapan penting lainnya untuk memenuhi kebutuhan minimal selama 72 jam.
Inggris dan Jepang termasuk negara yang memperkuat imbauan kesiapsiagaan tersebut. Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi risiko konflik geopolitik, bencana alam, cuaca ekstrem, hingga gangguan infrastruktur dan distribusi.
“Ketika sedikitnya 33 negara mulai mendorong masyarakatnya menyiapkan persediaan makanan, air minum, obat-obatan, dan kebutuhan dasar untuk menghadapi situasi darurat, Indonesia memiliki kekuatan produksi pangan dalam negeri dan cadangan beras yang kuat,” kata Amran.
Meski stok dinilai mencukupi, pemerintah tetap menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi El Nino yang dapat memengaruhi produksi pertanian.
Sejumlah upaya disiapkan, antara lain pompanisasi, optimalisasi lahan, perbaikan jaringan irigasi, serta penggunaan benih yang tahan terhadap kondisi kekeringan.
“Jadi, El Nino tidak perlu mengkhawatirkan karena kita sudah mengantisipasi sebelumnya. Dengan pompanisasi, oplah, irigasi kita perbaiki, kemudian benih tahan kekeringan,” ujarnya.
Amran menegaskan, ketersediaan beras saat ini harus diikuti dengan upaya menjaga kesinambungan produksi. Pemerintah juga akan memperkuat cadangan pangan dan melindungi petani sebagai bagian penting dari ketahanan pangan nasional.
“Kita tidak boleh bergantung pada negara lain untuk urusan pangan. Bayangkan kalau terjadi konflik besar, jalur perdagangan terganggu, negara-negara menahan ekspornya, sementara kita masih bergantung pada impor. Risikonya sangat besar. Karena itu, swasembada adalah kekuatan dan perlindungan bagi bangsa,” tegasnya.
