Bahlil Lahadalia Masuk Bursa Pengganti Gibran, Golkar Serahkan Keputusan kepada Prabowo
infokayong.com – Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mulai disebut sebagai salah satu figur potensial untuk mengisi jabatan Wakil Presiden RI yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.
Nama Bahlil muncul dalam pembahasan sejumlah pengamat politik mengenai tokoh yang berpeluang mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, Partai Golkar belum secara resmi mengajukan ketua umumnya sebagai calon pengganti Gibran.
Direktur Eksekutif Trias Politika Indonesia, Agung Baskoro, menilai Golkar memiliki peluang untuk menyampaikan nama dalam pembahasan calon wakil presiden. Bahlil disebut sebagai salah satu figur yang berpotensi diajukan partai tersebut.
Pengamat politik Refly Harun juga memasukkan nama Bahlil dalam daftar tokoh yang dinilai berpeluang masuk bursa. Selain Bahlil, terdapat nama Muhaimin Iskandar, Agus Harimurti Yudhoyono, Puan Maharani, dan Zulkifli Hasan.
Bahlil saat ini memegang dua posisi strategis, yakni sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri ESDM. Ia terpilih memimpin Golkar melalui Musyawarah Nasional XI pada Agustus 2024, menggantikan Airlangga Hartarto.
Golkar Punya 102 Kursi di DPR
Golkar memiliki kekuatan politik yang cukup besar di parlemen. Pada Pemilihan Legislatif 2024, partai tersebut meraih 23.208.654 suara atau 15,29 persen suara sah nasional.
Perolehan itu menempatkan Golkar di posisi kedua secara nasional. Di DPR RI periode 2024–2029, Golkar memperoleh 102 kursi dari total 580 kursi.
Modal tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat Golkar diperhitungkan dalam komunikasi politik pemerintahan. Partai berlambang pohon beringin itu juga menjadi bagian dari koalisi pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 bersama Gerindra, PAN, Demokrat, dan sejumlah partai lainnya.
Golkar sebelumnya telah menyatakan dukungan kepada Prabowo untuk kembali diusung pada Pilpres 2029. Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut keputusan tersebut telah menjadi sikap partai sejak akhir 2024.
Meski demikian, partai tersebut belum menentukan sosok yang akan diusung sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo pada kontestasi mendatang.
Bahlil Pilih Tidak Berspekulasi
Saat namanya mulai dikaitkan dengan bursa pengganti Gibran, Bahlil memilih tidak berspekulasi mengenai kemungkinan tersebut.
Pada 10 November 2026, ia mengaku belum mengetahui secara utuh perkembangan terkait rencana berhentinya Gibran dari jabatan wakil presiden.
"Kita jangan berandai-andai, kita serahkan dulu, kita cek dulu kepada Bapak Presiden," kata Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Sikap serupa disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Marcus Mekeng. Ia menegaskan bahwa Golkar menyerahkan sepenuhnya kewenangan pengusulan calon wakil presiden kepada Prabowo.
Menurut Mekeng, calon yang diajukan tidak harus berasal dari partai politik koalisi pemerintahan. Kalangan profesional maupun tokoh di luar koalisi juga terbuka untuk dipertimbangkan.
"Kita tidak mengusulkan, karena ini kan semua ada haknya Presiden untuk mengusulkan. Jadi, ini semua kita serahkan kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan dua nama tersebut," ujar Mekeng, Kamis (12/11).
Prabowo Berwenang Mengajukan Dua Nama
Munculnya sejumlah nama dalam bursa pengganti Gibran tidak serta-merta menjadikan mereka sebagai kandidat resmi. Proses pengisian jabatan wakil presiden tetap mengikuti ketentuan konstitusi.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Sidang tersebut harus diselenggarakan paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
Dengan mekanisme itu, Presiden Prabowo memiliki kewenangan mengajukan dua nama kepada MPR. Komunikasi dengan partai-partai pendukung dapat menjadi bagian dari pertimbangan politik sebelum nama calon disampaikan.
Golkar memiliki modal politik untuk diperhitungkan dalam proses tersebut. Namun, hingga kini partai itu belum mengusulkan Bahlil sebagai calon pengganti Gibran dan menyatakan menyerahkan keputusan kepada Presiden.
