Bantuan Malaysia untuk Karhutla Indonesia Belum Pasti, Tanjung Puting Jadi Perhatian
infokayong.com – Rencana bantuan Malaysia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia belum memiliki kepastian pelaksanaan. Tawaran berupa satu pesawat amfibi, tiga helikopter, dan 52 personel itu masih dibahas pemerintah Indonesia meskipun sebelumnya telah mendapat sambutan positif dari Presiden Prabowo Subianto.
Dalam rapat terbatas penanganan karhutla di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2026), pembahasan masih berfokus pada evaluasi penanganan kebakaran di sejumlah wilayah prioritas, terutama Kalimantan dan Sumatra.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan, tawaran bantuan dari Malaysia belum dibahas secara khusus dalam rapat tersebut.
“Tadi belum dibahas,” ujar Dudung seusai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin malam.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Jumhur Hidayat menyebut pemerintah masih mendiskusikan bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan bersama Malaysia.
“Nah, ini lagi didiskusikan. Bagaimana kita berkolaborasi soal bantuan itu,” kata Jumhur.
Tawaran bantuan tersebut sebelumnya disampaikan dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di Hambalang, Jawa Barat, pada 18 September 2026. Saat itu, Prabowo menyatakan menerima tawaran tersebut dan menyebut bantuan akan dikirim dalam waktu dekat.
Namun, pada 30 September, Juru Bicara Pemerintah Malaysia sekaligus Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil mengatakan Kementerian Luar Negeri Malaysia belum menerima tanggapan resmi Indonesia atas nota diplomatik mengenai tawaran tersebut.
“Hingga saat ini, Wisma Putra belum menerima tanggapan atas nota yang telah dikirimkan kepada pihak Indonesia. Kami tetap menempuh jalur resmi serta diskusi langsung antara para pemimpin utama,” kata Fahmi saat itu.
Malaysia menawarkan satu pesawat amfibi Bombardier CL-415MP, tiga helikopter, dan 52 personel dari sejumlah lembaga, termasuk badan pengelolaan bencana, maritim, serta angkatan udara. Aset tersebut direncanakan mendukung operasi pemadaman dari udara sesuai kemampuan dan perlengkapan masing-masing.
Tanjung Puting Jadi Fokus Penanganan
Di tengah pembahasan bantuan lintas negara, pemerintah juga memberi perhatian terhadap kebakaran di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Kawasan konservasi ini menjadi habitat penting bagi orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) dan berbagai satwa liar lainnya.
Dudung mengatakan, perlindungan kawasan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo.
“Tanjung Puting atau sekitar taman nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ,” katanya.
Kebakaran di kawasan konservasi berpotensi merusak tutupan hutan, mengurangi sumber pakan, serta mengganggu tempat berlindung dan ruang jelajah satwa. Kerusakan habitat juga dapat mendorong satwa keluar dari kawasan hutan dan meningkatkan risiko konflik dengan manusia.
Situasi di lapangan turut menjadi perhatian setelah relawan gabungan dari Yayasan Orangutan Hijau Kalimantan dan Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat menarik personel dari operasi pemadaman pada Minggu (11/10). Mereka menilai kemampuan pemadaman langsung telah mencapai batas dan mendesak penguatan penanganan, termasuk melalui water bombing atau penjatuhan air dari udara.
Kementerian Kehutanan menyatakan upaya pemadaman di Tanjung Puting terus diperkuat. Operasi udara sempat dilakukan pada 20–22 September, tetapi api belum sepenuhnya terkendali. Pengajuan dukungan water bombing kembali disampaikan pada 9 Oktober.
Luasnya wilayah terdampak, akses menuju titik api yang sulit, dan karakteristik lahan gambut menjadi tantangan dalam proses pemadaman. Api di lahan gambut dapat bertahan di bawah permukaan tanah dan kembali menyala ketika kondisi kering.
Kabut Asap Hambat Operasi Udara
Selain kondisi medan, kabut asap yang pekat juga menyulitkan pemadaman melalui udara. Keterbatasan jarak pandang membuat helikopter dan pesawat harus memperhitungkan keselamatan penerbangan ketika menjangkau lokasi kebakaran.
Dudung mengatakan, laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan operasi penanganan lebih banyak mengandalkan pengerahan personel di darat karena kendala asap.
“Laporan dari Kepala BNPB bahwa helikopter, operasional helikopter ini sudah dilaksanakan dan lebih dominan kepada operasi darat, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara, karena asapnya terlalu tebal,” kata Dudung.
Penanganan karhutla melibatkan berbagai unsur, antara lain pemadam kebakaran, TNI, Polri, Manggala Agni, polisi kehutanan, BNPB, BMKG, badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), dinas kehutanan, relawan, dan masyarakat.
Menurut Dudung, tim gabungan mampu menjangkau area kebakaran hingga 692 hektare per hari. Angka tersebut merupakan kapasitas penanganan yang disampaikan pemerintah, bukan berarti seluruh area yang dijangkau telah berhasil dipadamkan.
Pemerintah juga mengupayakan operasi modifikasi cuaca bersama BMKG untuk mendukung penanganan di wilayah yang membutuhkan intervensi intensif.
“Ini terus diupayakan, termasuk upaya-upaya operasi mitigasi, termasuk cuaca juga dikendalikan oleh BMKG dan mudah-mudahan ini akan cepat teratasi,” ujarnya.
Rapat terbatas yang berlangsung pada Senin sore itu dihadiri sejumlah pejabat, termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Sejumlah pejabat lainnya mengikuti rapat melalui konferensi video.
Karhutla menjadi persoalan lintas negara karena asap dapat terbawa angin melintasi perbatasan dan memengaruhi kualitas udara di negara tetangga. Dampaknya dapat menjalar ke kesehatan masyarakat, transportasi, aktivitas ekonomi, serta kegiatan sehari-hari.
Hingga Senin malam, pemerintah Indonesia belum mengumumkan jadwal maupun kepastian pengerahan bantuan Malaysia. Sementara penanganan di sejumlah wilayah masih berlangsung, koordinasi terkait tawaran bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya yang dapat mendukung operasi pemadaman, terutama di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
