Percepatan Penanganan Karhutla: Gubernur Kalteng Desak 9 Wilayah Manfaatkan Bantuan Pusat Tanpa Menunda
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara tegas menginstruksikan kepada sembilan pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya agar segera mengoptimalkan pemanfaatan dana Bantuan Presiden (Banpres). Alokasi anggaran darurat yang difokuskan untuk menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ini diharapkan tidak mengendap, melainkan langsung dieksekusi menjadi langkah nyata di lapangan guna meredam eskalasi titik api.
Kebijakan percepatan penyerapan anggaran tersebut menjadi sangat krusial mengingat sebagian wilayah di Bumi Tambun Bungai memiliki keterbatasan fiskal daerah dalam menghadapi ancaman darurat kebakaran. Dengan suntikan dana pusat yang disalurkan melalui Banpres tahap kedua ini, masing-masing pemerintah daerah penerima didorong untuk bergerak taktis memperkuat sarana, prasarana, serta operasional tim pemadam di tingkat tapak.
Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menekankan pentingnya efisiensi dan kecepatan implementasi anggaran di sembilan daerah tersebut. Dalam keterangannya, beliau menyampaikan instruksi agar dana yang telah ditransfer dapat segera dibelanjakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendanai operasi pemadaman secara masif.
"Dimanfaatkan sebaik-baiknya. Uang yang ada di mereka (9 pemda) itu cepat diimplementasikan untuk memperkuat pemadaman karhutla," ujar Agustiar, Selasa (27/10/2026).
Lebih lanjut, gubernur menjelaskan bahwa ketersediaan dukungan finansial dari pemerintah pusat wajib diiringi dengan aksi lapangan yang terukur. Aspek pencegahan dan pemadaman harus berjalan secara beriringan tanpa ada penundaan birokrasi yang dapat memperparah situasi lingkungan akibat perluasan lahan yang terbakar.
Menghadapi tantangan cuaca dan kerawanan iklim yang dinamis, koordinasi lintas sektoral dipandang sebagai kunci utama keberhasilan mitigasi bencana. Pemerintah daerah diminta untuk merangkul seluruh elemen yang ada, mulai dari jajaran forum koordinasi pimpinan daerah, aparat penegak hukum, relawan, hingga partisipasi aktif masyarakat setempat.
"Jawabannya satu, kolaborasi dengan semua pihak, dengan elemen yang ada. Jangan saling menyalahkan. Situasi begini hanya satu jawabannya, persatuan dan kebersamaan," tegasnya.
Melalui pola sinergi yang solid dan pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran, Pemprov Kalteng optimis bahwa risiko kerugian ekologis maupun ancaman kesehatan akibat kabut asap dapat ditekan semaksimal mungkin. Dukungan pusat berupa Banpres ini sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah kabupaten/kota untuk membuktikan kesiapan instansi daerah dalam merespons status darurat bencana secara cepat dan akurat.
