DLHK Kalbar Dorong Data Kualitas Udara Disajikan Lebih Sederhana dan Mudah Dipahami
infokayong.com-Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalimantan Barat mendorong agar data hasil pemantauan kualitas udara tidak hanya ditampilkan dalam bentuk angka. Data tersebut dinilai perlu diolah menjadi informasi yang sederhana, jelas, cepat, dan mudah dipahami masyarakat.
Kepala DLHK Kalbar Adi Yani mengatakan, informasi kualitas udara harus mampu memberikan gambaran mengenai kondisi udara, perubahan yang terjadi, potensi dampak, hingga langkah perlindungan yang dapat dilakukan masyarakat.
“Data hasil pemantauan tidak cukup hanya disajikan dalam bentuk angka, tetapi perlu diterjemahkan menjadi informasi mengenai kondisi udara, kecenderungannya, potensi dampaknya, dan langkah perlindungan yang dapat dilakukan,” kata Adi Yani saat Rapat Koordinasi Pemantauan dan Publikasi Status Kualitas Udara di salah satu hotel di Pontianak, Selasa (29/9/2026).
Menurut Adi Yani, kebutuhan terhadap informasi kualitas udara yang akurat semakin penting mengingat Kalimantan Barat memiliki kawasan gambut yang cukup luas. Beberapa wilayah bahkan memiliki kubah gambut dengan kedalaman tinggi sehingga memiliki kerentanan terhadap kebakaran.
Kebakaran pada kawasan gambut dalam, lanjutnya, cenderung membutuhkan waktu lebih lama untuk ditangani karena api dapat menjalar di bawah permukaan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan asap bertahan lebih lama dan berpengaruh terhadap kualitas udara.
“Di lokasi kubah gambut kalau terbakar ini sangat sulit untuk dipadamkan. Dari lokasi gambut dalam ini asap tebal terus terjadi karena proses pemadaman totalnya lama,” katanya.
Kabut asap yang berlangsung dalam waktu panjang dapat memengaruhi berbagai aktivitas masyarakat, termasuk sektor sosial dan ekonomi, pendidikan, transportasi, hingga kegiatan sehari-hari. Adi Yani juga mengingatkan bahwa dampak terhadap kesehatan dalam jangka panjang perlu menjadi perhatian.
“Dampaknya bukan hanya saat ini, dampak kesehatan jangka panjang perlu diantisipasi juga, sehingga data kualitas udara harus terinformasikan dengan baik ke masyarakat,” ujarnya.
Perlu Koordinasi Antarinstansi
DLHK Kalbar menilai informasi kualitas udara perlu memiliki standar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang disampaikan kepada masyarakat harus akurat, cepat, konsisten, terintegrasi, serta mudah dipahami.
Adi Yani menyebut data kualitas udara juga dapat digunakan oleh berbagai instansi sebagai bahan pengambilan keputusan. Salah satunya Dinas Pendidikan yang dapat mempertimbangkan kondisi udara dalam menentukan kebijakan pembelajaran di sekolah.
“Informasi soal kualitas udara yang akurat sangat diperlukan untuk disampaikan kepada masyarakat. Misalnya Dinas Pendidikan dapat menggunakan data kualitas udara untuk mengambil kebijakan terkait pembelajaran siswa di sekolah. TNI dan Polri dengan saluran komunikasi yang bagus juga bisa menyampaikan informasi kualitas udara yang akurat ke masyarakat,” jelasnya.
Ia menilai koordinasi lintas sektor perlu diperkuat karena data kualitas udara di Kalimantan Barat berasal dari berbagai sumber. Di antaranya Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, BMKG, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, Universitas Tanjungpura, serta sistem pemantauan lainnya.
Sejumlah perangkat dan platform juga digunakan untuk memantau maupun menyampaikan informasi kualitas udara, seperti Air Quality Monitoring System (AQMS), informasi BMKG, platform publik seperti IQAir, serta sensor yang dikelola sejumlah institusi.
Keberagaman sumber data tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan karena masing-masing dapat saling melengkapi. Namun, perbedaan metode pengukuran, waktu pengamatan, parameter, hingga pengolahan data perlu dipahami agar informasi yang diterima masyarakat tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Perbedaan angka antar-sumber tidak serta-merta menunjukkan adanya kesalahan karena setiap sistem memiliki karakteristik dan metodologi masing-masing,” paparnya.
Adi Yani menegaskan bahwa pengelolaan kualitas udara merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah, instansi vertikal, perguruan tinggi, dunia usaha, media, dan masyarakat memiliki peran sesuai tugas serta kapasitas masing-masing.
“Sinergi tersebut perlu dibangun secara berkelanjutan, tidak hanya ketika terjadi penurunan kualitas udara,” imbuhnya.
Dorong Sistem Peringatan Dini
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Berbahaya Beracun dan Pengendalian Pencemaran (PSLB3PP) DLHK Kalbar Veronika Eka Purwanti mengatakan rapat koordinasi tersebut melibatkan berbagai instansi yang berkaitan dengan data kualitas udara.
Menurut Veronika, kegiatan tersebut bertujuan menyamakan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan pemantauan kualitas udara di Kalimantan Barat.
“Sekaligus mengevaluasi kondisi dan capaian pemantauan kualitas udara melalui Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) dan sumber data pendukung lainnya,” paparnya.
Ia berharap forum tersebut dapat menghasilkan mekanisme dan standar publikasi status kualitas udara (ISPU) yang cepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat.
Selain itu, koordinasi tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi kendala teknis maupun nonteknis dalam pemantauan dan publikasi data kualitas udara, termasuk mencari alternatif penyelesaiannya.
“Juga tersusunnya rencana tindak lanjut dan pembagian peran antarinstansi dalam mendukung sistem peringatan dini (early warning system) kualitas udara, khususnya pada masa rawan kebakaran hutan dan lahan,” pungkasnya
