Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Mahasiswa Desak Karhutla Jadi Bencana Nasional
infokayong.com – Peringatan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai aksi demonstrasi mahasiswa, masyarakat sipil, dan aktivis lingkungan di Jakarta, Selasa (20/10/2026). Massa menyuarakan kritik terhadap realisasi janji pemerintah, mulai dari kesejahteraan masyarakat dan biaya hidup hingga penanganan krisis iklim serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dalam aksi tersebut, penanganan karhutla menjadi salah satu tuntutan yang disuarakan bersama persoalan ekonomi, pendidikan, dan perlindungan kebebasan masyarakat sipil.
Mahasiswa dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Selamatkan Kedaulatan Rakyat (Sadar) menggelar aksi di kawasan Tugu Tani hingga malam hari. Mereka meminta pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional dan memperbaiki kebijakan yang dinilai belum menjawab persoalan masyarakat.
Peserta aksi berasal dari sejumlah perguruan tinggi, di antaranya Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, IPB University, Universitas Airlangga, dan Universitas Lambung Mangkurat.
Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan menilai sejumlah janji pemerintah, termasuk penciptaan jutaan lapangan kerja, kedaulatan pangan dan energi, serta pemerataan kesejahteraan, belum terwujud sesuai harapan.
“Dua tahun berselang janji-janji itu kami berani mengatakan gagal total! Maka, wahai penguasa, dengarlah Maklumat Nasional dari kami para pemuda!” ujar Yatalathof.
Selain penanganan karhutla, massa menuntut perbaikan tata kelola ekonomi, penurunan biaya pendidikan, dan penghentian tindakan yang mereka nilai membungkam suara masyarakat sipil. Komite Sadar juga mengajak masyarakat kembali menyampaikan aspirasi pada 28 Oktober.
Aktivis Lingkungan Soroti Krisis Iklim
Kritik terhadap pemerintah juga disampaikan Greenpeace Indonesia melalui aksi di Monumen Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI). Aktivis organisasi lingkungan itu memanjat monumen dan membentangkan dua spanduk berwarna kuning dan hitam.
Spanduk yang menghadap Istana Merdeka bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”. Sementara spanduk lainnya berbunyi “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”.
Aksi yang berlangsung hingga sekitar pukul 08.10 WIB tersebut menyoroti kaitan krisis iklim dengan beban ekonomi masyarakat. Greenpeace menilai dampak krisis iklim tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga memengaruhi kehidupan rumah tangga, terutama kelompok pekerja dan masyarakat rentan.
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mengatakan kelompok tersebut menjadi pihak yang paling terhimpit oleh dampak krisis iklim.
“Masyarakat kelas pekerja dan kelompok rentan menjadi pihak yang paling terhimpit,” ujar Jeanny.
Sebanyak 11 aktivis Greenpeace diamankan polisi dalam aksi tersebut. Hingga Selasa sore, lima orang dari tim penyelamat (rescue) dan tim pers telah dipulangkan, sedangkan enam lainnya masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.
Masyarakat Minta Anggaran Berpihak pada Kesejahteraan
Aspirasi juga disampaikan Aliansi Ibu Indonesia. Salah seorang anggotanya, Anet, meminta pemerintah mendengarkan suara masyarakat dan memastikan penerimaan pajak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan publik.
Ia menekankan pentingnya perlindungan lingkungan, termasuk memastikan anak-anak dapat menghirup udara yang bersih dan sehat.
“Pajak itu punya kami dan harusnya kembali kepada kita untuk membuat rakyat sejahtera, untuk memastikan anak-anak punya udara bersih dan sehat,” serunya.
Rangkaian aksi tersebut memperlihatkan beragam persoalan yang menjadi sorotan masyarakat pada dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Mulai dari biaya hidup, kesempatan kerja, dan pendidikan hingga krisis iklim serta karhutla, para demonstran mendesak pemerintah menindaklanjuti tuntutan mereka melalui kebijakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
