Inflasi Kayong Utara Tertinggi di Kalbar, Harga Pangan dan Biaya Distribusi Jadi Sorotan
infokayong.com – Kabupaten Kayong Utara mencatat inflasi bulanan tertinggi di Kalimantan Barat pada September 2026, yakni sebesar 1,26 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan Ketapang sebesar 0,87 persen, Pontianak 0,78 persen, Sintang 0,60 persen, dan Singkawang 0,45 persen.
Di tingkat provinsi, Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat mencatat inflasi tahunan pada September 2026 mencapai 4,35 persen. Angka ini melampaui sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen dengan batas atas 3,5 persen.
Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Kalimantan Barat, Sri Suyatmi, mengatakan tekanan harga juga terlihat secara bulanan. Inflasi Kalbar pada September 2026 tercatat sebesar 0,79 persen dibandingkan Agustus 2026.
“Kalau kita di angka 4,35 persen berarti sudah di atas angka target inflasi nasional. Secara bulanan September dibandingkan dengan Agustus, inflasinya itu 0,79 persen,” ujar Sri Suyatmi dalam dialog “Inflasi dan Investasi” RRI Pro 1 Pontianak, Rabu (14/10/2026).
Menurut Sri, tekanan inflasi di Kalimantan Barat berlangsung sejak awal tahun. Sepanjang Januari hingga September 2026, provinsi tersebut tercatat mengalami inflasi setiap bulan tanpa deflasi.
Harga Sayuran dan Bahan Pokok Mengalami Kenaikan
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu penyumbang utama inflasi Kalimantan Barat pada September 2026.
Sejumlah komoditas hortikultura, seperti cabai rawit, kangkung, sawi hijau, bayam, dan ketimun, mengalami kenaikan harga. Secara tahunan, cabai rawit, kangkung, beras, dan minyak goreng turut memberikan tekanan terhadap inflasi.
Sri menjelaskan, kondisi cuaca menjadi salah satu faktor yang memengaruhi produksi dan ketersediaan komoditas pangan. Fenomena El Nino dan kondisi kering berdampak terhadap produksi hortikultura maupun tanaman pangan.
“Produksinya berkurang. Kemudian tanaman pangan terkait dengan padi juga terjadi pergeseran masa tanam dan diprediksi akan terjadi penurunan produksi padi dan beras di Kalimantan Barat,” jelasnya.
Ketika produksi berkurang, pasokan barang di pasar berpotensi menyusut. Sementara itu, permintaan masyarakat tetap berjalan sehingga harga sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan.
Debit Sungai Kapuas Turun, Biaya Distribusi Meningkat
Selain persoalan produksi, distribusi barang juga menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas harga di Kalimantan Barat.
Sri mengatakan, penurunan debit Sungai Kapuas menyebabkan pengangkutan barang yang biasanya menggunakan jalur sungai harus beralih ke jalur darat pada sejumlah rute. Perubahan moda transportasi tersebut berdampak terhadap biaya pengiriman.
“Yang biasanya bisa diangkut barang-barang lewat sungai dengan biaya transport lebih murah, harus menggunakan jalur darat. Ini menyebabkan biaya produksi berbagai barang juga naik dan akhirnya harga jual dari pengecer ke konsumen ikut naik,” kata Sri.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas harga tidak hanya bergantung pada ketersediaan barang, tetapi juga kelancaran distribusi dari produsen hingga konsumen.
Bagi daerah yang memiliki keterbatasan akses transportasi, kenaikan ongkos pengiriman berpotensi menambah tekanan terhadap harga barang kebutuhan masyarakat.
Inflasi Tahunan Ketapang Capai 5,20 Persen
Selain inflasi bulanan, BPS Kalbar juga mencatat perbedaan tingkat inflasi tahunan di sejumlah daerah pantauan.
Pada September 2026, Ketapang mencatat inflasi tahunan tertinggi sebesar 5,20 persen. Sementara itu, Pontianak berada pada angka 3,96 persen dan Singkawang sebesar 3,58 persen.
Data tersebut memperlihatkan bahwa tekanan harga masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, meskipun tingkat inflasinya berbeda-beda.
Khusus Kayong Utara, inflasi bulanan sebesar 1,26 persen perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi pengeluaran rumah tangga apabila kenaikan harga terjadi pada komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat.
Pemerintah Perkuat Upaya Pengendalian Harga
Untuk meredam kenaikan harga, pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah menjalankan sejumlah langkah, antara lain menggelar pasar murah, memberikan subsidi ongkos angkut, dan memperkuat ketersediaan stok pangan.
Langkah tersebut bertujuan membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga kelancaran pasokan di pasar.
Sri menilai, peningkatan produksi pangan di dalam daerah juga penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah. Pemanfaatan teknologi dalam sektor pertanian diperlukan untuk membantu mengantisipasi dampak perubahan cuaca terhadap produksi.
Selain itu, kerja sama antardaerah perlu diperkuat agar pasokan komoditas tetap tersedia ketika suatu wilayah mengalami kekurangan produksi.
Pengawasan terhadap distribusi dan rantai pasok juga menjadi bagian penting dalam pengendalian inflasi. Menurut Sri, Satgas Pangan perlu memastikan distribusi berjalan lancar dan mencegah praktik penimbunan yang dapat mengganggu pasokan serta memicu kenaikan harga.
“Perlu juga pengawasan ketat dari Satgas Pangan supaya menjaga suplai dan distribusi serta rantai pasok di wilayah kita ini betul-betul bisa berjalan lancar sehingga komoditas tersebut bisa diterima konsumen dengan baik dan harganya bisa terjangkau,” tegasnya.
Di tengah kenaikan sejumlah komoditas, beberapa barang dan jasa justru mengalami penurunan harga pada September 2026. Komoditas tersebut meliputi angkutan udara, sabun mandi cair, telur ayam ras, bawang merah, dan sampo.
Sri menegaskan, inflasi tetap diperlukan dalam aktivitas ekonomi, tetapi harus dijaga agar tidak membebani masyarakat dan mengurangi daya beli.
“Inflasi ini perlu, tapi harus bisa dikendalikan supaya daya beli masyarakat juga bisa terjaga. Jadi sepanjang inflasi terkendali, semuanya aman,” pungkasnya.
