Krisis BBM dan Listrik Padam di Kaltim: Ratusan Pengunjuk Rasa Geruduk Kantor Gubernur

SAMARINDA — Ratusan demonstran yang tergabung dalam gabungan elemen mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Samarinda. Aksi massa ini dipicu oleh kekecewaan mendalam atas berulangnya krisis energi mendasar di daerah kaya sumber daya alam tersebut, khususnya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi serta frekuensi pemadaman listrik yang semakin sering terjadi di berbagai wilayah Kaltim.

Dalam aksi tersebut, para pengunjuk rasa membawa berbagai atribut demonstrasi seperti spanduk, poster kritikan, serta menggunakan pengeras suara untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka menilai bahwa pemerintah daerah bersama pihak-pihak terkait, seperti PT Pertamina dan PT PLN, belum menunjukkan iktikad serius maupun langkah konkrit yang ampuh dalam mengurai permasalahan antrean panjang BBM dan mati lampu yang merugikan aktivitas perekonomian masyarakat secara luas.

Situasi sempat memanas ketika massa mencoba mendekati gerbang utama Kantor Gubernur Kaltim guna mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim atau perwakilan pimpinan daerah untuk keluar dan menemui mereka secara langsung. Massa menegaskan bahwa permasalahan pasokan energi ini bukanlah isu baru, melainkan persoalan laten yang seolah dibiarkan tanpa penanganan jangka panjang yang terukur.

Salah seorang koordinator lapangan dalam oranya menyampaikan kekecewaan mendalam atas kondisi ironis yang dialami masyarakat Kalimantan Timur. Menurutnya, Kaltim yang dikenal sebagai lumbung energi nasional justru harus menanggung beban akibat kelangkaan bahan bakar dan ketidakstabilan pasokan listrik.

"Kalimantan Timur ini kaya akan sumber daya alam, penyuplai energi nasional, tetapi warganya sendiri harus mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM bersubsidi dan sering kegelapan karena pemadaman listrik," tegasnya di tengah kerumunan massa aksi.

Selama beberapa bulan terakhir, antrean kendaraan roda dua maupun roda empat di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Samarinda, Balikpapan, dan kabupaten/kota lainnya di Kaltim mengular hingga memicu kemacetan lalu lintas. Selain membuang waktu produktif warga, fenomena ini turut berdampak negatif pada sektor transportasi umum dan distribusi logistik barang pokok.

Di sisi lain, masalah pemadaman listrik secara mendadak tanpa pemberitahuan yang jelas juga dikeluhkan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat pemukiman. Pemadaman arus listrik yang tidak teratur tidak hanya mengganggu operasional bisnis rumahan, tetapi juga berpotensi merusak perangkat elektronik milik warga.

Dalam pernyataan sikap resminya, para demonstran mengajukan beberapa tuntutan utama kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur:

1. Peningkatan Pengawasan Distribusi BBM: Mendesak pembentukan tim pengawas independen bersama aparat penegak hukum untuk menindak tegas praktik penimbunan, pelangsiran, dan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

2. Evaluasi Kinerja Pertamina dan PLN: Meminta Pemprov Kaltim bertindak tegas mendorong perbaikan kinerja keandalan pasokan BBM dan stabilitas daya listrik dari kedua BUMN tersebut.

3. Transparansi Kuota Energi Daerah: Menuntut transparansi kuota alokasi BBM bersubsidi bagi wilayah Kaltim agar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat yang terus meningkat.

4. Jaminan Stabilitas Listrik: Meminta kepastian jaminan tidak ada lagi pemadaman bergilir yang merugikan sektor usaha warga.

Aksi unjuk rasa berjalan dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian dari Polresta Samarinda bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kaltim. Petugas melakukan pengamanan berlapis di area pintu masuk markas pemerintahan tersebut guna mencegah terjadinya tindakan anarkis atau gangguan ketertiban umum.

Perwakilan dari jajaran Pemprov Kaltim yang menemui massa aksi menyatakan akan menampung seluruh poin tuntutan yang disampaikan untuk dilanjutkan dalam rapat koordinasi bersama instansi teknis terkait, termasuk pihak Pertamina Patra Niaga dan PLN Wilayah Kaltimra. Pemerintah berjanji akan mengedepankan langkah evaluasi demi memastikan ketersediaan energi dasar bagi warga Kaltim dapat segera teratasi kembali dengan normal.

Massa aksi menegaskan akan terus mengawal janji pemerintah daerah tersebut dan tidak menutup kemungkinan untuk kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar apabila krisis kelangkaan BBM dan pemadaman listrik belum membaik dalam waktu dekat.