Perlinsos Digital Mulai Disiapkan untuk Penyaluran Bansos 2027
infokayong.com-Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan sekitar 48 juta keluarga terdaftar dalam sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital hingga akhir 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah melakukan digitalisasi pendataan dan penyaluran bantuan sosial agar lebih terintegrasi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, jumlah keluarga yang ditargetkan terdaftar dalam Perlinsos Digital tersebut setara dengan sekitar 50 persen dari populasi Indonesia. Sistem ini dipersiapkan untuk mendukung proses penyaluran bantuan sosial secara digital yang ditargetkan mulai digunakan pada 2027.
Hingga akhir September 2026, lebih dari 5,6 juta keluarga telah terdaftar dalam sistem tersebut. Proses pendaftaran dilakukan dengan dukungan ratusan ribu Agen Perlinsos yang membantu masyarakat melakukan registrasi dan memperbarui data.
Perlinsos Digital juga digunakan untuk melakukan pendaftaran ulang calon penerima bantuan serta memperbarui data dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah menargetkan proses pendaftaran dapat mencapai sekitar 500 ribu keluarga setiap hari.
Meski demikian, terdaftar dalam Perlinsos Digital tidak secara otomatis membuat seseorang atau keluarga menjadi penerima bantuan sosial. Data yang masuk tetap akan melalui proses verifikasi dan penyesuaian dengan persyaratan penerima bantuan.
Agen Perlinsos juga berperan membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam mengakses teknologi digital. Kelompok yang menjadi perhatian antara lain masyarakat lanjut usia, penyandang disabilitas, serta warga yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan akses teknologi.
Selain Kemensos, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) turut mendukung pengembangan ekosistem digital pemerintah. Dalam uji coba hingga 28 September 2026, sistem integrasi pemerintah tercatat telah memproses lebih dari 19,8 juta transaksi dan menjangkau sekitar 5,4 juta kepala keluarga.
Melalui digitalisasi tersebut, pemerintah berharap pembaruan data sosial dapat dilakukan secara lebih berkala sehingga masyarakat yang memenuhi kriteria bantuan dapat terdata dengan lebih baik. Penyaluran bantuan sosial berbasis digital sendiri ditargetkan mulai berjalan pada awal 2027.
