Ria Norsan Dorong Sinergi Ekonomi Syariah untuk Perkuat Perekonomian Kalbar
infokayong.com – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah agar program yang dijalankan mampu mendukung pembangunan daerah serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Strategi dan Sinergi Implementasi Ekonomi dan Keuangan Syariah di Pontianak, Rabu.
Ria Norsan menegaskan, pengembangan ekonomi syariah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, otoritas moneter dan keuangan, perbankan, akademisi, pelaku usaha, hingga organisasi kemasyarakatan.
“Pembangunan ekonomi syariah tidak dapat berjalan secara parsial, tetapi memerlukan sinergi yang kokoh antara pemerintah daerah, otoritas moneter dan keuangan, institusi perbankan, akademisi, pelaku usaha, hingga organisasi kemasyarakatan,” kata Ria Norsan.
Menurutnya, koordinasi yang kuat diperlukan agar program ekonomi syariah dapat dirancang sesuai dengan potensi daerah dan kebutuhan masyarakat.
Dalam forum tersebut, terdapat tiga agenda utama yang menjadi pembahasan. Pertama, penyusunan Program Strategis Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kalimantan Barat Tahun 2027. Kedua, optimalisasi pilar Anugerah Adinata Syariah 2026. Ketiga, evaluasi dan penyelarasan Rencana Aksi Daerah (RAD) Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalbar.
Penguatan UMKM dan Industri Halal
Dalam penyusunan program KDEKS 2027, Ria Norsan berharap perencanaan tidak hanya berorientasi pada target, tetapi juga mempertimbangkan potensi daerah serta memiliki langkah pelaksanaan yang jelas dan terukur.
Adapun optimalisasi Anugerah Adinata Syariah diarahkan pada sejumlah aspek, di antaranya pengembangan industri halal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), percepatan sertifikasi halal, penguatan layanan keuangan syariah, serta optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).
Pengembangan ekosistem ekonomi syariah juga mencakup ekonomi hijau, peningkatan literasi keuangan dan ekonomi syariah, penguatan Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah (SPES), inovasi sektor syariah, hingga pemberdayaan ekonomi pesantren.
Berbagai agenda tersebut diharapkan dapat memperluas peluang usaha sekaligus memperkuat peran ekonomi syariah dalam pembangunan Kalimantan Barat.
Rekomendasi Harus Ditindaklanjuti
Ria Norsan berharap FGD menghasilkan rekomendasi yang aplikatif, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemangku kepentingan.
“Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi acuan dalam memperkuat koordinasi dan pelaksanaan program ekonomi serta keuangan syariah di Kalimantan Barat,” katanya.
Ia menambahkan, kolaborasi yang didukung perencanaan terarah dapat membantu memperkuat ketahanan ekonomi daerah, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, serta memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.
FGD tersebut dihadiri perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Agama, instansi vertikal, perangkat daerah, perguruan tinggi, perbankan, BUMN, BUMD, serta pemangku kepentingan terkait.
