Ria Norsan Hadiri HUT ke-22 DPD RI, Dorong Aspirasi Daerah Kalbar Makin Kuat
infokayong.com – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menghadiri Sidang Paripurna Luar Biasa ke-4 DPD RI sekaligus peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 DPD RI di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Sidang tersebut menjadi agenda penyampaian Laporan Kinerja DPD RI Tahun Sidang 2025–2026. Kegiatan turut dihadiri pimpinan MPR RI, DPR RI, para menteri, gubernur se-Indonesia, serta anggota DPD RI, termasuk senator dari Kalimantan Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Ria Norsan berharap bertambahnya usia DPD RI dapat memperkuat soliditas para senator dalam menyuarakan kepentingan dan aspirasi daerah.
“Alhamdulillah, hari ini kita menghadiri ulang tahun DPD RI yang ke-22. Semoga dengan usia yang semakin matang”.
“Para senator dari daerah semakin solid memperjuangkan aspirasi daerah masing-masing demi kemajuan daerah."
"Selamat ulang tahun ke-22 DPD RI. DPD RI dari daerah untuk Indonesia,” ujar Norsan.
Norsan menilai DPD RI memiliki posisi penting sebagai mitra strategis pemerintah daerah, khususnya dalam mengawal berbagai kebutuhan pembangunan di Kalimantan Barat.
“DPD RI adalah mitra strategis pemerintah daerah. Kami di Kalbar tentu sangat berkepentingan dengan kinerja DPD RI."
"Terutama dalam memperjuangkan dana perimbangan dan percepatan pembangunan infrastruktur,” katanya.
Ia juga menyoroti kondisi geografis Kalimantan Barat yang memiliki wilayah luas serta kawasan perbatasan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut Norsan, karakteristik tersebut membutuhkan dukungan kebijakan nasional yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Kalbar.
“Kalbar memiliki tantangan geografis yang besar."
"Kami membutuhkan dukungan DPD RI untuk memastikan kebijakan nasional dapat menjawab kebutuhan masyarakat."
"Terutama di wilayah perbatasan dan daerah 3T,” katanya.
Norsan berharap komunikasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan para senator asal Kalbar dapat semakin diperkuat.
Ia menilai kerja sama tersebut penting untuk mengawal kebijakan nasional sekaligus mendorong percepatan pembangunan yang berdampak langsung terhadap masyarakat daerah.
Sidang Paripurna Luar Biasa ke-4 kemudian ditutup dengan penyerahan secara simbolis Laporan Kinerja DPD RI Tahun Sidang 2025–2026 kepada perwakilan pemerintah daerah dan lembaga negara.
