WALHI Minta Masyarakat Adat Dilibatkan dalam Perlindungan Gambut dan Mangrove
InfoKayong.com-Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendorong agar masyarakat lokal dan Masyarakat Adat dilibatkan secara aktif dalam rencana perlindungan serta pemulihan ekosistem gambut dan mangrove melalui Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Keterlibatan tersebut dinilai tidak cukup sebatas menempatkan masyarakat sebagai penerima manfaat. WALHI meminta masyarakat dilibatkan sejak proses penyusunan landasan hukum, pelaksanaan program pemulihan, hingga tahap evaluasi.
Dorongan itu disampaikan di tengah masih berlangsungnya persoalan kerusakan ekosistem gambut dan mangrove di Indonesia. WALHI mencatat sekitar 20 juta hektare atau setara 84 persen dari total ekosistem gambut berada dalam kondisi rusak.
Kerusakan ekosistem tersebut juga berkaitan dengan ancaman kebakaran lahan. Data untuk periode 1 Januari hingga 7 September 2026 mencatat terdapat 30.927 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di seluruh Indonesia.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.703 titik panas terdeteksi berada di kawasan gambut. Lebih dari 80 persen titik panas di kawasan tersebut terkonsentrasi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.
Selain kebakaran, WALHI menyoroti persoalan tata kelola air yang terdampak praktik kanalisasi. Perubahan fungsi lahan untuk perkebunan sawit dan hutan tanaman industri (HTI) juga disebut menjadi bagian dari persoalan yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pemulihan ekosistem.
Atas kondisi tersebut, pelibatan masyarakat lokal dan Masyarakat Adat dinilai penting dalam setiap tahapan pengelolaan gambut dan mangrove. Pendekatan partisipatif diharapkan dapat memastikan kebijakan perlindungan dan pemulihan tidak hanya berorientasi pada pengelolaan ekosistem, tetapi juga mempertimbangkan peran masyarakat yang berada di wilayah tersebut.
