Zulhas Klaim Indonesia Swasembada Delapan Komoditas Pangan, NTP Naik Jadi 131,11
infokayong.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Capaian tersebut disertai peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) nasional menjadi 131,11 pada September 2026.
Delapan komoditas yang disebut telah mencapai swasembada meliputi beras, jagung, gula konsumsi, cabai rawit, cabai besar, telur ayam, daging ayam, dan bawang merah.
Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, mengatakan penguatan produksi dalam negeri didukung sejumlah kebijakan pemerintah, mulai dari perlindungan harga hasil panen, penyediaan pupuk bersubsidi, hingga pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat desa.
“Alhamdulillah, ikhtiar memperkuat kedaulatan pangan mulai menunjukkan hasil. Kita bersyukur Indonesia semakin mampu memenuhi kebutuhan pangan dari dalam negeri,” kata Zulhas dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
Menurut Zulhas, pemerintah juga tidak lagi mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Ketersediaan pasokan dalam negeri turut didukung cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani pada 20 Oktober 2026 melaporkan stok beras pemerintah mencapai sekitar 4,55 juta ton.
Dari sisi kesejahteraan petani, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan NTP nasional pada September 2026 berada di angka 131,11. Angka tersebut meningkat dibandingkan September 2024 yang tercatat sebesar 120,30.
NTP merupakan indikator yang membandingkan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayarkan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga dan biaya produksi pertanian. Kenaikan indikator ini menunjukkan membaiknya daya tukar hasil pertanian, tetapi tidak secara langsung menggambarkan pendapatan setiap petani.
Pemerintah juga menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram. Sementara itu, HPP jagung ditetapkan Rp5.500 per kilogram untuk jagung dengan kadar air 18–20 persen.
Di sektor sarana produksi, pemerintah menyederhanakan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi agar penyalurannya kepada petani lebih cepat. Harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi juga diturunkan sebesar 20 persen mulai 22 Oktober 2025.
Harga pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, sedangkan pupuk NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, jumlah petani yang menebus pupuk bersubsidi hingga Juli 2026 meningkat rata-rata tujuh persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Zulhas menegaskan peningkatan produksi pangan perlu memberikan manfaat nyata bagi petani, nelayan, dan masyarakat yang terlibat dalam rantai pasok pangan.
“Capaian ini harus dirasakan oleh petani, nelayan, dan masyarakat yang selama ini suaranya kerap kurang terdengar dalam rantai pangan. Inilah amanah yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.
Selain sektor produksi, pemerintah mengembangkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk memperluas distribusi kebutuhan pokok, produk bersubsidi, dan layanan ekonomi masyarakat.
Zulhas menyebutkan sebanyak 10.070 KDKMP telah beroperasi, sementara 28.662 bangunan koperasi telah rampung. Pemerintah menargetkan jumlah bangunan yang selesai mencapai sekitar 35 ribu hingga 40 ribu unit pada akhir 2026.
Adapun untuk masyarakat pesisir, pemerintah menjalankan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) guna meningkatkan fasilitas pendukung usaha dan memperkuat kegiatan ekonomi nelayan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat 65 lokasi KNMP yang menjalani uji coba operasional telah memperdagangkan 719 ton ikan dengan nilai transaksi Rp18,77 miliar sejak awal Juni 2026.
Zulhas mengatakan pemerintah akan melanjutkan berbagai kebijakan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pangan.
“Kita ingin pangan Indonesia semakin berdaulat dan masyarakat yang bekerja di sektor pangan semakin sejahtera. Kerja keras ini harus terus dilanjutkan dengan kebijakan yang berpihak kepada petani, nelayan, dan masyarakat desa,” katanya.
