Aset Menganggur Pemprov Kalbar Berpotensi Tambah PAD Rp20 Miliar per Tahun
infokayong.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) berpeluang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pemanfaatan aset yang selama ini belum digunakan secara maksimal.
Berdasarkan hasil penelitian Universitas Tanjungpura bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalbar, potensi tambahan kontribusi aset terhadap PAD diperkirakan mencapai Rp20 miliar per tahun.
Ketua Tim Peneliti Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura, Dr. Windhu Putra, S.E., M.Si, mengatakan aset pemerintah daerah perlu dikelola secara produktif agar tidak sekadar tercatat sebagai kekayaan daerah.
"Pemanfaatan aset daerah perlu dioptimalkan agar tidak hanya tercatat sebagai kekayaan pemerintah, tetapi juga mampu memberikan nilai ekonomi dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah," ujarnya di Pontianak, Senin.
Windhu menjelaskan, nilai aset milik Pemprov Kalbar mencapai Rp17,217 triliun pada 2025. Namun, hasil inventarisasi 2026 masih menemukan 101 aset yang belum dimanfaatkan secara optimal atau berstatus idle asset.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 58 objek berupa rumah negara, mes, wisma, atau asrama. Sebanyak 56 objek berada di Kota Pontianak, sedangkan 45 objek tercatat dalam pengelolaan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Penelitian itu juga mengidentifikasi sekitar 28 aset prioritas yang berpotensi dioptimalkan. Meski demikian, jumlah tersebut masih bersifat indikatif dan memerlukan verifikasi terhadap kondisi fisik, status kepemilikan, serta kelayakan pemanfaatan.
Dalam skenario penelitian, potensi kontribusi aset terhadap PAD diperkirakan mencapai Rp20 miliar per tahun.
Perkiraan tersebut berasal dari penghitungan portofolio 52 sewa aktif sebesar Rp11,5 miliar, aset prioritas Rp4 miliar, kerja sama strategis Rp3 miliar, serta aset lainnya dan peningkatan kepatuhan sebesar Rp1,5 miliar.
"Angka tersebut berasal dari penghitungan tahunan portofolio 52 sewa aktif sebesar Rp11,5 miliar, aset prioritas Rp4 miliar, kerja sama strategis Rp3 miliar, serta aset lainnya dan peningkatan kepatuhan Rp1,5 miliar," katanya.
Windhu menyebutkan, optimalisasi dapat dilakukan melalui skema penyewaan maupun kerja sama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, setiap pemanfaatan aset harus didahului penilaian harga wajar dan studi kelayakan agar tidak mengganggu fungsi pelayanan publik.
Untuk mempercepat langkah tersebut, penelitian merekomendasikan BKAD bersama Bapperida dan perangkat daerah terkait menyatukan data kepemilikan, lokasi, penggunaan, serta kontrak aset dalam satu sistem informasi.
Pemerintah daerah juga disarankan memilih lima hingga 10 aset yang paling siap untuk dijadikan proyek percontohan pemanfaatan.
Selain itu, pengembangan sistem informasi aset dan katalog penawaran secara daring dinilai penting untuk meningkatkan transparansi, memudahkan calon mitra mendapatkan informasi, serta memperkuat pengawasan pembayaran dan pelaksanaan kontrak.
Penelitian bertajuk Strategi Pemanfaatan Aset Daerah sebagai Instrumen Peningkatan PAD di Kalbar tersebut telah dipaparkan dalam seminar pada awal semester II 2026.
