Selasa, 17 Nov 2026 NasionalDaerahEkonomiOlahragaTeknologi
Beranda › Daerah
Daerah

Konflik Lahan Kapuas Hulu: Ribuan Hektare Masuk Wilayah Kerja PT ASK, Warga Seluan Melawan

✍️ Fitriani 🕒 17 Nov 2026 👁️ 1x dibaca
Masyarakat Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara saat memasang spanduk penolakan PT ASK beberapa waktu lalu.
Masyarakat Desa Seluan Kecamatan Putussibau Utara saat memasang spanduk penolakan PT ASK beberapa waktu lalu. Foto: istimewa

Ketegangan antara korporasi dan masyarakat adat kembali memanas di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Sebanyak ribuan hektare wilayah yang menjadi tumpuan hidup warga Desa Seluan, Kecamatan Putussibau Utara, masuk ke dalam area kerja perusahaan swasta PT Annisa Surya Kencana (PT ASK). Situasi ini memicu reaksi keras dari masyarakat setempat yang secara kompak memasang spanduk dan baliho penolakan secara terbuka. Warga menilai kehadiran proyek tersebut tidak memberikan transparansi yang memadai sejak awal kemunculannya dan justru mengancam eksistensi ruang hidup mereka di tanah leluhur.

Bagi masyarakat Desa Seluan, tanah dan hutan bukan sekadar bentang alam kosong, melainkan sumber utama penghidupan yang diwariskan secara turun-temurun. Kekhawatiran mendalam pun muncul seiring potensi hilangnya hak kelola akibat regulasi atau aktivitas korporasi yang masuk ke wilayah administratif mereka. Ketidakpastian hukum atas ruang kelola rakyat ini membuat gelombang perlawanan warga semakin tak terelakkan, menuntut agar suara mereka didengar secara serius oleh para pemangku kepentingan di daerah.

Perwakilan warga, Ebit, mengungkapkan bahwa keresahan masyarakat beralasan karena di dalam kawasan tersebut terdapat berbagai fasilitas penunjang kehidupan dan ruang ekonomi warga sehari-hari. Berbagai tanaman tumbuh milik warga berada di dalam peta wilayah yang diklaim masuk ke dalam area kerja perusahaan.

"Di sana ada tanam tumbuh milik warga. Kami juga sedang berupaya agar wilayah kami bisa lepas dari kawasan dan dijadikan hutan adat," jelasnya.

Upaya warga untuk memperjuangkan status hukum wilayahnya menjadi hutan adat merupakan bentuk perlindungan jangka panjang agar ruang hidup mereka tidak direbut oleh kepentingan investasi luar. Ebit menegaskan bahwa tuntutan yang diajukan oleh masyarakat bukanlah bentuk penolakan membabi buta terhadap investasi, melainkan desakan keras agar hak-hak dasar masyarakat tidak dikorbankan secara sepihak. Warga dengan tegas menolak adanya pembatasan ruang gerak di wilayah sendiri serta menuntut kejelasan kompensasi yang konkret. Menurut pandangan warga, skema pemberdayaan sosial yang sering digaungkan perusahaan tidak akan pernah cukup untuk mengganti kerugian kultural dan ekologis yang ditimbulkan.

"Kami mau ada kejelasan kompensasi dari PT ASK kepada masyarakat. Jangan hanya berupa program pemberdayaan, karena itu sudah menjadi tanggung jawab mereka," tegasnya.

Lebih lanjut, Ebit menyampaikan ultimatum kepada pihak manajemen perusahaan apabila tuntutan transparansi dan perlindungan hak masyarakat tersebut gagal dipenuhi. Sikap masyarakat Desa Seluan sudah bulat dan tidak akan berkompromi terhadap hal-hal yang merugikan masa depan kampung halaman mereka.

"Jika perusahaan tidak mampu memenuhi keinginan masyarakat, silakan PT ASK cabut dari Desa Seluan," tandasnya.

Di sisi lain, pemerintah kecamatan turut memberikan tanggapan terkait polemik yang kian memanas ini. Camat Putussibau Utara, Yohanes Telajan, menyatakan bahwa pihak pemerintah pada prinsipnya tidak pernah menghalangi investasi atau perusahaan yang berkeinginan untuk beroperasi dan menjalankan kegiatan di wilayah administrasinya. Meskipun demikian, ia tetap mendorong agar segala bentuk gesekan atau persoalan yang timbul antara pihak korporasi dan masyarakat setempat dapat diselesaikan melalui mekanisme dialog, komunikasi yang baik, serta jalan keluar berupa kesepakatan bersama.

Yohanes juga menambahkan bahwa pihak pemerintah kecamatan siap mengambil posisi netral guna memfasilitasi proses sosialisasi program kerja perusahaan kepada masyarakat luas agar tidak terjadi miskomunikasi di kemudian hari. Kendati demikian, ia menegaskan batas kewenangan lembaganya secara administratif.

“Untuk sosialisasi mengenai program yang akan disampaikan, kami selalu siap memfasilitasi. Untuk izin operasi bukan ranah kami. Harapan saya ada titik temu dan tidak ada pihak yang dirugikan. Sama-sama saling menguntungkan jika ke depannya ada kesepakatan,” ujarnya.

Persoalan krusial yang melilit keberadaan PT ASK di Desa Seluan ini kini menjadi sorotan publik yang cukup serius. Kasus ini merefleksikan betapa pentingnya aspek kepastian hukum atas hak ulayat, perlindungan ruang kelola masyarakat lokal, serta transparansi informasi dalam setiap perencanaan investasi di sektor pemanfaatan lahan. Apabila dialog terbuka gagal diwujudkan oleh pihak perusahaan, potensi eskalasi konflik sosial dikhawatirkan akan terus berlanjut demi mempertahankan tanah kelahiran dari ancaman marjinalisasi.

F
FitrianiEditor
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update