Selasa, 17 Nov 2026 NasionalDaerahEkonomiOlahragaTeknologi
Beranda › Nasional
Nasional

Masyarakat Adat Minta MK Batasi Pembakaran Lahan Tradisional Maksimal 2 Hektare

✍️ Fitriani 🕒 17 Nov 2026 👁️ 1x dibaca
Nugal berarti menanam padi di ladang. Aktivitas ini jamak dilakukan oleh masyarakat adat di Kalimantan Barat. Namun, tak jarang aktivitas nugal dikaitkan sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan
Nugal berarti menanam padi di ladang. Aktivitas ini jamak dilakukan oleh masyarakat adat di Kalimantan Barat. Namun, tak jarang aktivitas nugal dikaitkan sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan Foto: istimewa

infokayong.com – Dua warga dari komunitas masyarakat adat mengajukan pengujian materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan pengecualian larangan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Dalam permohonannya, mereka meminta pengecualian tersebut hanya berlaku bagi anggota masyarakat hukum adat yang menjalankan praktik perladangan tradisional secara turun-temurun, dengan luas maksimal 2 hektare per kepala keluarga.

Kedua pemohon adalah Putes Lekas, Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah Barito Utara sekaligus bagian dari masyarakat adat Dayak Taboyan, serta Era Purnama Dewi, warga Kabupaten Kampar, Riau.

Mereka menguji ketentuan Pasal 22 angka 24 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Para pemohon menilai ketentuan yang berlaku saat ini masih membutuhkan batasan lebih jelas mengenai pihak yang berhak memperoleh pengecualian pembukaan lahan dengan cara membakar.

Advokat para pemohon, Fahrur Rozi, mengatakan penggunaan istilah masyarakat dalam aturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

"Frasa 'masyarakat' dalam ketentuan tersebut dianggap terlalu luas sehingga berpotensi dimanfaatkan pihak-pihak di luar masyarakat hukum adat untuk membenarkan praktik pembakaran lahan dengan dalih kearifan lokal," kata Fahrur dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/11).

Menurutnya, praktik perladangan tradisional masyarakat adat memiliki karakteristik berbeda dengan pembakaran lahan untuk kepentingan usaha atau kegiatan komersial.

Usulkan Sejumlah Persyaratan

Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK memberikan pemaknaan konstitusional terhadap pengecualian larangan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Mereka mengusulkan agar praktik tersebut hanya diperbolehkan bagi anggota masyarakat hukum adat yang telah menjalankannya secara turun-temurun berdasarkan kearifan lokal.

Selain batas maksimal 2 hektare per kepala keluarga, pembukaan lahan juga harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau subsisten.

Lahan tersebut hanya diperuntukkan bagi penanaman varietas lokal dan wajib dilengkapi sekat bakar untuk mengendalikan penyebaran api.

Para pemohon juga meminta pengecualian tidak berlaku bagi kegiatan usaha maupun pembakaran yang dilakukan oleh atau untuk pemegang perizinan berusaha.

Mereka meminta ketentuan yang diuji dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai sesuai batasan yang diajukan.

Soroti Tradisi Perladangan Masyarakat Dayak

Fahrur menjelaskan, masyarakat Dayak Taboyan di Kalimantan Tengah masih menjalankan sistem perladangan gilir balik dengan metode tebas-bakar sebagai bagian dari tradisi pertanian turun-temurun.

Menurutnya, praktik tersebut memiliki aturan adat yang mengatur waktu pembukaan lahan, pelaksanaan secara kolektif, pemberitahuan kepada pemilik ladang di sekitar lokasi, hingga pembuatan sekat bakar.

Sistem perladangan tersebut juga berkaitan dengan pengelolaan lahan, penanaman varietas padi lokal, serta pengetahuan dan ritual adat.

Putes mengatakan masyarakat adat selama ini menjalankan praktik perladangan berdasarkan aturan yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, peladang tradisional kerap menghadapi tudingan sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan.

Ia juga menyoroti Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar yang dinilainya semakin mempersempit ruang bagi peladang adat.

Pemohon Lain Mengaku Terdampak Kabut Asap

Sementara itu, Era Purnama Dewi mengajukan permohonan dengan latar belakang pengalaman terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan.

Warga Kabupaten Kampar tersebut mengaku mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap karhutla sepanjang September hingga Oktober 2026.

Menurut Era, aturan mengenai pengecualian pembakaran lahan harus memiliki batasan yang tegas agar perlindungan terhadap tradisi perladangan masyarakat adat tetap berjalan tanpa mengabaikan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Melalui pengujian materiil tersebut, kedua pemohon berharap MK memberikan kepastian hukum mengenai praktik perladangan tradisional sekaligus memperjelas batas pengecualian larangan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Permohonan itu mempertemukan dua kepentingan penting, yakni perlindungan hak masyarakat adat dalam menjalankan tradisi dan upaya pencegahan kebakaran hutan serta lahan yang berdampak terhadap masyarakat luas.

F
FitrianiEditor
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update