Perkuat Pertahanan Lingkungan, 13 Kabupaten di Kalteng Bakal Terima Bantuan Sarpras Karhutla
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara resmi mengambil langkah taktis dalam memperkuat sistem mitigasi bencana lingkungan di wilayahnya. Melalui program strategis penanggulangan darurat, pemerintah daerah berencana memperluas penyaluran bantuan sarana dan prasarana (sarpras) pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar menjangkau 13 kabupaten lainnya di seluruh penjuru Bumi Tambun Bungai. Kebijakan ini dirancang guna memastikan setiap daerah memiliki kesiapan optimal dalam menghadapi ancaman musim kering serta potensi bencana ekologis yang sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan warga maupun kelestarian alam setempat.
Langkah perluasan cakupan bantuan ini menjadi agenda lanjutan setelah pemerintah provinsi sebelumnya menggencarkan distribusi perlengkapan penanganan api di tingkat lokal, termasuk menyasar sejumlah kelurahan di Kota Palangka Raya. Penggunaan anggaran yang bersumber dari pengelolaan dana Result-Based Payment (RBP) lingkungan ini difokuskan secara khusus untuk memperkuat garda terdepan di lapangan. Dengan dukungan logistik dan peralatan pemadaman yang memadai, unsur satuan tugas, relawan, serta masyarakat di berbagai daerah diharapkan mampu mendeteksi serta memadamkan titik api sejak dini sebelum merambat menjadi kebakaran skala besar yang sulit dikendalikan.
Dalam keterangannya terkait rencana perluasan wilayah sasaran tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, menegaskan pentingnya kesiapan matang di tingkat kabupaten/kota. Menurutnya, kesiapan anggaran dan peralatan diperlukan bukan hanya untuk menghadapi karhutla, tetapi juga bencana lain seperti banjir dan tanah longsor. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa ancaman multirisiko di wilayah Kalimantan Tengah menuntut adanya ketahanan daerah yang komprehensif, di mana sarana pendukung harus senantiasa siap siaga di titik-titik rawan bencana sepanjang tahun.
Lebih lanjut, pemerintah provinsi juga menaruh perhatian besar pada aspek kolaborasi lintas sektor agar pemanfaatan bantuan peralatan tersebut berjalan secara efektif. Penyerahan sarpras yang direncanakan bertahap ini tidak akan mendatangkan hasil maksimal tanpa adanya keaktifan aparat lokal serta kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar dari aktivitas pembukaan lahan secara sembarangan. Pemerintah memandang bahwa pendekatan partisipatif berbasis komunitas tetap menjadi kunci utama dalam meredam eskalasi titik panas di musim kemarau.
Sebagai bentuk penutup dari arahan strategis penanggulangan bencana tersebut, Linae Victoria Aden kembali mengingatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah agar senantiasa merawat sinergi yang solid. "Sinergi pemerintah daerah, petugas, dan masyarakat tetap diperlukan untuk menekan risiko karhutla serta melindungi lingkungan dan permukiman dari ancaman kebakaran," pungkasnya. Melalui komitmen bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta elemen masyarakat di 13 wilayah sasaran, Kalimantan Tengah optimis mampu menekan angka kejadian karhutla secara signifikan pada masa mendatang demi terciptanya lingkungan yang aman, hijau, dan berkelanjutan.
