Dampak Karhutla Kayong Utara: Krisis Air Bersih 1.314 KK Dorong Bupati Romi Lobi Pemerintah Pusat

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda wilayah Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, kembali meninggalkan persoalan krusial bagi masyarakat. Bencana musiman tersebut tidak hanya menghanguskan vegetasi dan memicu kabut asap, tetapi juga menghancurkan infrastruktur vital penyedia layanan publik. Akibat amukan si jago merah, jaringan pipa transmisi air bersih yang menjadi urat nadi kehidupan ribuan warga dilaporkan mengalami kerusakan parah. Kondisi ini langsung memicu krisis air bersih yang dirasakan secara mendalam oleh ribuan kepala keluarga (KK) di sejumlah desa terdampak.

Berdasarkan data resmi di lapangan, insiden rusaknya infrastruktur air bersih ini berdampak langsung pada sedikitnya 1.314 Kepala Keluarga. Ketiadaan pasokan air bersih yang layak tentu melumpuhkan aktivitas harian warga, mulai dari kebutuhan memasak, mencuci, hingga sanitasi dasar. Mengingat air merupakan kebutuhan esensial yang tidak dapat ditunda, lumpuhnya fungsi jaringan air bersih ini berubah menjadi darurat sosial yang menuntut penanganan ekstra cepat dari pihak berwenang sebelum memicu masalah kesehatan di tengah masyarakat.

Menanggapi situasi darurat tersebut, Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, tidak tinggal diam dan langsung mengambil langkah taktis. Sebagai bentuk komitmen kepemimpinan dalam melindungi hak-hak dasar warga, Bupati Romi secara aktif melakukan koordinasi intensif tingkat tinggi. Ia mendatangi kantor Balai Wilayah Sungai Kalimantan I (BWSK I) di Pontianak pada Rabu, 4 November 2026, guna membahas langkah-langkah darurat serta solusi permanen atas lumpuhnya jaringan air bersih di wilayahnya.

Langkah jemput bola yang dilakukan kepala daerah ini bertujuan agar perbaikan infrastruktur yang rusak dapat segera masuk dalam skala prioritas penanganan instansi vertikal di tingkat pusat maupun regional. Mengingat jaringan pipa yang terdistribusi di kawasan Sungai Buloh merupakan aset vital lintas kewenangan, sinergi antara pemerintah kabupaten dan balai wilayah sungai menjadi kunci utama agar proses rehabilitasi tidak berjalan lambat.

Dalam pertemuannya dengan pihak BWSK I Pontianak, Bupati Romi memaparkan secara rinci betapa mendesaknya pemulihan sarana air bersih bagi ribuan warga yang kini kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Kerusakan fisik pada pipa transmisi di kawasan Sungai Buloh tidak mungkin diperbaiki secara instan menggunakan anggaran darurat daerah yang terbatas, sehingga intervensi dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait sangat dibutuhkan secara komprehensif.

Menanggapi respons proaktif tersebut, jajaran Pemkab Kayong Utara menegaskan komitmen penuhnya dalam mengawal proses birokrasi ini. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara akan terus mengawal koordinasi dan mendorong tindak lanjut pemerintah pusat agar perbaikan jaringan pipa tersebut dapat segera dilaksanakan. Pengawalan melekat ini diperlukan agar realisasi teknis di lapangan tidak mengalami hambatan birokrasi yang berlarut-larut.

Dampak luas dari bencana Karhutla ini paling dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di tiga desa utama di wilayah tersebut. Ketiga desa ini mengalami putusnya suplai air secara total karena titik kerusakan berada tepat pada jalur utama distribusi air bersih. Warga setempat selama beberapa waktu terakhir terpaksa mengandalkan sumber air alternatif seadanya sambil menunggu kepastian perbaikan infrastruktur pipa yang rusak akibat terbakar.

Oleh sebab itu, percepatan pemulihan infrastruktur air bersih menjadi agenda paling mendesak saat ini. Percepatan penanganan diharapkan mampu memulihkan distribusi air bersih dan memenuhi kembali kebutuhan masyarakat di tiga desa terdampak. Pemerintah daerah menyadari bahwa keberlangsungan hidup masyarakat sangat bergantung pada seberapa cepat aliran air bersih di pipa Sungai Buloh dapat difungsikan kembali secara normal.

Di sisi lain, insiden berulang rusaknya fasilitas umum akibat Karhutla ini memberikan catatan evaluasi besar bagi semua pihak, baik unsur pemerintah maupun masyarakat luas. Kasus ini memperlihatkan betapa mahalnya harga yang harus dibayar akibat kelalaian atau bencana kebakaran hutan yang tidak terkendali. Infrastruktur yang dibangun dengan anggaran negara bertahun-tahun lamanya bisa rusak dalam hitungan jam akibat amukan api di lahan gambut dan semak belukar.

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara terus mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan tinggi terhadap ancaman Karhutla, khususnya memasuki musim kemarau atau cuaca ekstrem. Kesadaran kolektif untuk tidak melakukan pembukaan lahan sembarangan mutlak diperlukan demi keselamatan bersama. Kasus lumpuhnya pipa Sungai Buloh diharapkan menjadi pelajaran penting agar fasilitas publik penopang kehidupan tidak lagi menjadi korban dari bencana kebakaran hutan di masa mendatang.